IMPIANNEWS.COM - JAKARTA
Suasana Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta mendadak riuh oleh tepuk tangan panjang dan teriak haru. Pada 17–18 Januari 2026, Gerakan Rakyat menorehkan sejarah baru: organisasi kemasyarakatan ini resmi bertransformasi menjadi partai politik melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026. Sejak pagi, kader dari berbagai daerah memadati lokasi Rakernas.
Satu persatu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyuarakan aspirasi yang sama Gerakan Rakyat harus melangkah ke panggung politik formal. Desakan itu akhirnya dikukuhkan melalui keputusan forum yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, disambut tepuk tangan dan air mata bahagia para peserta. Keputusan besar ini diambil secara demokratis dan transparan melalui pemungutan suara digital di platform e-musyawarah.gerakan rakyat.org.
Pemungutan suara yang hanya diikuti anggota pemilik KTA dan terdaftar dalam DNAGR tersebut mencatat hasil mencolok: dari 403 anggota yang memberikan suara, 395 menyatakan setuju, sementara 8 suara menolak.
Rakernas yang dihadiri 511 peserta dari berbagai jenjang organisasi 38 DPW, 402 DPD, Dewan Pakar, dan pengurus pusat juga secara mufakat menetapkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.
Rakernas perdana ini mengusung tema Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia, yang menurut Ketua DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat, Rita Widyawati, SH, sangat relevan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat Sumatera Barat. menilai bahwa tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan refleksi dari realitas kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada kelestarian alam.
Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat, Nof Erika, S.HI., C.Med, menyebut Rakernas I sebagai titik balik perjuangan organisasi.
Menurutnya, momentum ini bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan upaya menyatukan garis perjuangan agar Gerakan Rakyat benar-benar hadir sebagai kekuatan politik yang lahir dari aspirasi rakyat.
Wakil Ketua DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat, ARMEN, SH, CPM, menegaskan bahwa keadilan ekologis adalah kunci keadilan hukum, ekonomi, dan sosial.
“Pembangunan seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir elit dengan mengorbankan alam,” tegas Armen.
Hal lain yang mencuri perhatian publik adalah kemandirian Gerakan Rakyat. Seluruh rangkaian Rakernas dibiayai secara gotong royong oleh anggota, tanpa sponsor besar maupun dukungan cukong politik. Antusiasme kader bahkan membuat ruang sidang utama tak mampu menampung peserta, sehingga panitia menyiapkan area tambahan agar semua tetap dapat mengikuti jalannya sidang.
Rakernas I Gerakan Rakyat bukan sekadar agenda organisasi. Menjadi penanda lahirnya kekuatan politik baru yang mengklaim berdiri di luar bayang-bayang oligarki sekaligus membawa harapan akan demokrasi yang lebih bersih, adil, dan berpihak pada rakyat Indonesia.**(YM-Koto)
